Kegiatan tersebut turut dihadiri Wakil Gubernur Bali I Nyoman Giri Prasta, Sekda Provinsi Bali Dewa Made Indra, serta para pejabat dan kelompok ahli pembangunan. Sejumlah pejabat eselon juga mengikuti kegiatan secara daring.
Dalam arahannya, Gubernur Koster menegaskan pentingnya kesatuan langkah seluruh jajaran pemerintah daerah dengan berlandaskan visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana dalam Bali Era Baru. Visi tersebut telah dituangkan dalam Perda Nomor 4 Tahun 2023 tentang Haluan Pembangunan Bali Masa Depan periode 2025–2125.
Ia mengingatkan bahwa setelah satu tahun masa kepemimpinan bersama Wakil Gubernur Giri Prasta, seluruh pejabat dan pegawai di lingkungan Pemprov Bali seharusnya telah memahami dan menginternalisasi visi tersebut secara menyeluruh.
“Pahami secara utuh, tidak setengah-setengah. Secara kognitif dipahami, secara afektif dirasakan, dan secara psikomotorik dijalankan,” tegasnya.
Menurutnya, pemahaman yang kuat dari seluruh aparatur akan memudahkan pemerintah dalam menyosialisasikan arah pembangunan kepada masyarakat Bali. Hal ini penting agar masyarakat mengetahui tujuan dan arah kebijakan pembangunan daerah.
Gubernur asal Desa Sembiran itu juga menekankan bahwa lima tahun ke depan merupakan periode krusial dalam membangun fondasi Bali ke depan. Oleh karena itu, ia mendorong seluruh jajaran untuk bergerak cepat dan progresif dalam merealisasikan program kerja.
Dalam kesempatan tersebut, Koster juga menyoroti implementasi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali yang memberikan dasar hukum kuat bagi pembangunan daerah, termasuk peluang pendanaan dari pungutan wisatawan asing (PWA).
Ia menjelaskan bahwa sejak diberlakukan pada 2024, realisasi pungutan wisatawan asing menunjukkan hasil yang cukup signifikan, meskipun belum optimal. Pada tahun 2024 tercatat 2,1 juta wisatawan mancanegara telah membayar PWA dari total 6,3 juta kunjungan, dengan total pendapatan mencapai Rp318 miliar.
Setelah dilakukan evaluasi dan perubahan regulasi melalui Perda Nomor 2 Tahun 2025, tingkat partisipasi meningkat menjadi 35 persen, dengan total 2,4 juta wisatawan dari 7 juta kunjungan dan pendapatan sebesar Rp369 miliar.
Meski demikian, Koster mengakui bahwa capaian tersebut masih perlu ditingkatkan. Ia juga menepis adanya isu penyelewengan dalam pengelolaan PWA karena seluruh transaksi dilakukan secara digital.
“Tidak ada korupsi karena sistemnya cashless. Semua transparan dan memiliki dasar hukum yang jelas,” ujarnya.
Ia juga menyoroti dampak negatif dari informasi yang tidak akurat di media sosial terhadap tingkat partisipasi wisatawan dalam membayar pungutan tersebut. Hingga Maret 2026, realisasi PWA tercatat menurun dengan total pendapatan baru mencapai Rp64 miliar.
Untuk itu, ia meminta jajaran terkait, khususnya Dinas Pariwisata, agar bekerja lebih serius dan optimal. Koster juga menyebut tengah berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk melibatkan pihak imigrasi dalam optimalisasi pungutan tersebut.
Lebih lanjut, Gubernur Koster memaparkan enam prioritas utama pembangunan Bali yang meliputi bidang adat, agama, tradisi dan budaya; kesehatan dan pendidikan; ekonomi Kerthi Bali; infrastruktur; lingkungan dan energi; serta transformasi Bali menuju pulau digital dan penguatan keamanan.
Ia juga memberikan evaluasi dan arahan kepada sejumlah organisasi perangkat daerah agar mempercepat pelaksanaan program strategis, termasuk program satu keluarga satu sarjana, penguatan layanan kesehatan tradisional, penurunan angka stunting, hingga penguatan kedaulatan pangan berbasis pertanian organik.
Selain itu, pengembangan energi terbarukan seperti PLTS atap dan penggunaan kendaraan listrik juga menjadi perhatian utama dalam mendorong Bali menuju pembangunan berkelanjutan.
Melalui briefing ini, Gubernur Koster berharap seluruh jajaran Pemprov Bali dapat bergerak lebih solid, cepat, dan terarah dalam mewujudkan Bali yang maju, berdaya saing, dan berkelanjutan di masa depan.
0 komentar:
Posting Komentar