Gubernur Bali, Wayan Koster, dalam pidato satu tahun kepemimpinannya di hadapan DPRD Provinsi Bali pada Rabu (25/3/2026), mengungkapkan bahwa pertumbuhan ekonomi Bali mencapai 5,82 persen.
Menurutnya, angka tersebut mengalami kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya yang berada di level 5,48 persen. Capaian ini juga melampaui rata-rata nasional sebesar 5,11 persen dan menjadi yang tertinggi dalam tujuh tahun terakhir.
Selain pertumbuhan ekonomi, indikator kesejahteraan masyarakat juga menunjukkan perbaikan. Tingkat kemiskinan di Bali turun menjadi 3,42 persen, menjadikannya yang terendah secara nasional. Angka tersebut jauh di bawah rata-rata nasional yang mencapai 8,25 persen.
Di sisi lain, tingkat pengangguran terbuka juga mengalami penurunan menjadi 1,45 persen, kembali menjadi yang terendah secara nasional dan lebih baik dibandingkan angka nasional sebesar 4,85 persen.
Distribusi pendapatan masyarakat turut menunjukkan tren yang lebih merata. Hal ini tercermin dari Gini Ratio Bali yang berada di angka 0,333, lebih rendah dari rata-rata nasional sebesar 0,363.
Pendapatan per kapita masyarakat Bali tercatat meningkat hingga Rp72,66 juta. Sementara itu, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mencapai 79,37 dengan angka harapan hidup sebesar 75,46 tahun.
Pada sektor kesehatan, Bali juga mencatat capaian yang membanggakan dengan prevalensi stunting sebesar 7,2 persen. Angka ini menjadi yang terendah secara nasional dan menjadikan Bali sebagai satu-satunya provinsi dengan angka di bawah 10 persen.
Gubernur menegaskan bahwa capaian tersebut mencerminkan keberhasilan pembangunan yang telah melampaui target yang ditetapkan.
Dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun 2025, pemerintah daerah juga memaparkan berbagai capaian strategis di sejumlah sektor prioritas.
Dari sisi regulasi, Pemprov Bali telah mengesahkan 10 peraturan daerah strategis dan 6 peraturan gubernur, disertai berbagai kebijakan turunan lainnya. Kebijakan ini diarahkan untuk memperkuat perlindungan budaya, menjaga lingkungan, serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
Di sektor pariwisata, pendapatan dari pungutan wisatawan mancanegara mencapai Rp369 miliar, dengan jumlah wisatawan yang berkontribusi sebanyak 2,46 juta orang. Pemerintah juga terus meningkatkan pengawasan dan penataan sektor pariwisata agar tetap berbasis budaya dan berkualitas.
Sementara itu, penguatan ekonomi riil dilakukan melalui pengembangan sektor pertanian organik, UMKM, industri lokal, serta akselerasi ekonomi kreatif dan digital.
Pada sektor infrastruktur, sejumlah proyek strategis masih terus berjalan, termasuk pembangunan shortcut Singaraja–Mengwitani, rencana underpass di Jimbaran, serta pengembangan transportasi publik berbasis kendaraan listrik.
Dalam aspek lingkungan, Pemprov Bali menargetkan penutupan total TPA Suwung pada tahun 2026. Sebagai langkah lanjutan, pemerintah juga tengah menyiapkan fasilitas pengolahan sampah menjadi energi listrik.
Upaya transisi menuju energi bersih juga terus didorong melalui pembangunan pembangkit listrik ramah lingkungan dan pemanfaatan PLTS atap.
Selain itu, pengembangan Bali sebagai pulau digital terus dipercepat, salah satunya melalui pembangunan Turyapada Tower yang diproyeksikan menjadi pusat konektivitas dan pertumbuhan ekonomi baru di wilayah Bali Utara.
Seluruh capaian tersebut merupakan bagian dari implementasi visi pembangunan “Nangun Sat Kerthi Loka Bali” yang menjadi arah pembangunan jangka panjang daerah.
Gubernur menekankan bahwa tahun pertama kepemimpinan menjadi fondasi penting dalam menjaga keberlanjutan pembangunan Bali ke depan.
Pemerintah Provinsi Bali pun berkomitmen untuk mempertahankan momentum pertumbuhan ekonomi sekaligus mendorong pembangunan yang inklusif, berkelanjutan, dan berlandaskan kearifan lokal de
ngan melibatkan seluruh elemen masyarakat.
0 komentar:
Posting Komentar