BADUNG, punapisingaraja.com – Empat Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Kabupaten Badung menjadi perhatian dalam Rapat Paripurna ke-10 Masa Persidangan Pertama Tahun Sidang 2026–2027, Kamis (5/11/2026).
Dalam rapat yang berlangsung di Ruang Sidang Utama Gosana, Sekretariat DPRD Badung tersebut, tiga fraksi DPRD Badung menyampaikan pandangan umum disertai sejumlah evaluasi dan masukan terhadap kebijakan pemerintah daerah.
Rapat dipimpin Ketua DPRD Badung I Gusti Anom Gumanti dan dihadiri Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa bersama jajaran pemerintah daerah serta undangan dari instansi terkait.
Empat Ranperda yang dibahas mencakup APBD Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2027, penyertaan modal daerah kepada Perumda Air Minum Tirta Mangutama, penyertaan modal kepada PT Penjaminan Kredit Daerah Bali Mandara (Jamkrida), serta pencabutan Perda Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.
Fraksi Golkar melalui Sekretaris Fraksi I Gede Suraharja menyoroti proyeksi pendapatan daerah tahun 2027 yang mencapai Rp11,63 triliun. Dari jumlah tersebut, Pendapatan Asli Daerah (PAD) diperkirakan menyumbang sekitar 93,73 persen.
Golkar mengingatkan agar penetapan target pendapatan dilakukan berdasarkan perhitungan yang realistis. Ketergantungan terhadap sektor pariwisata dan usaha pendukungnya juga perlu diperhitungkan dalam menjaga stabilitas penerimaan daerah.
Selain itu, Golkar mengusulkan kajian penerapan teknologi Sea Water Reverse Osmosis (SWRO) sebagai alternatif penyediaan sumber air baku untuk mengantisipasi keterbatasan pasokan air konvensional.
Sementara itu, Fraksi Gerindra yang diwakili I Wayan Puspa Negara memberikan perhatian terhadap peningkatan kesejahteraan pekerja. Gerindra mengusulkan agar Upah Minimum Kabupaten (UMK) Badung tahun 2027 berada pada kisaran Rp5,3 juta hingga Rp5,4 juta.
Usulan tersebut mempertimbangkan kebutuhan hidup layak serta kebutuhan pertahanan budaya sebagai salah satu komponen dalam kebijakan pengupahan.
Pada sektor pariwisata, Gerindra mengapresiasi penataan pedestrian di Jalan Pantai Kuta. Penataan serupa diharapkan dapat diperluas ke kawasan Seminyak, Legian, dan Kuta (Samigita) guna meningkatkan kenyamanan masyarakat maupun wisatawan.
Di sisi lain, Fraksi PDI Perjuangan melalui I Made Rai Wirata menekankan pentingnya optimalisasi penyertaan modal kepada Perumda Air Minum Tirta Mangutama.
Tambahan modal pemerintah daerah diharapkan mampu mempercepat penanganan krisis air bersih, khususnya di kawasan Bukit, Kecamatan Kuta Selatan, termasuk Desa Ungasan, Desa Pecatu, dan wilayah sekitarnya.
PDI Perjuangan meminta agar dukungan anggaran tersebut benar-benar dimanfaatkan untuk meningkatkan kapasitas pelayanan perusahaan daerah sehingga persoalan keterbatasan pasokan air tidak terus berulang.
Selain empat Ranperda tersebut, masing-masing fraksi juga menyampaikan berbagai catatan terkait pengelolaan anggaran, pembangunan infrastruktur, kesejahteraan masyarakat, serta peningkatan pelayanan publik.
Pada prinsipnya, Fraksi PDI Perjuangan, Golkar, dan Gerindra menerima serta menyetujui keempat Ranperda untuk dilanjutkan ke tahapan pembahasan berikutnya sesuai mekanisme dan ketentuan perundang-undangan.
