DENPASAR, punapisingaraja.com – Pemerintah Provinsi Bali bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI memperkuat sinergi dalam memperbaiki tata kelola pemerintahan, khususnya terkait pengelolaan dan pengamanan aset milik daerah. Salah satu fokus utama yang menjadi perhatian adalah percepatan sertifikasi aset untuk memastikan kepastian hukum dan mencegah potensi persoalan administrasi di kemudian hari.
Komitmen tersebut dibahas dalam Rapat Koordinasi Perbaikan Tata Kelola pada Pemerintah Daerah se-Bali yang berlangsung di Ruang Rapat Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali, Kamis (5/11/2026). Kegiatan ini dihadiri Bupati dan Wali Kota se-Bali, Kepala Kantor Wilayah BPN Bali, serta jajaran Sekretaris Daerah, Inspektur, dan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) kabupaten/kota.
Sekretaris Daerah Provinsi Bali, Dewa Made Indra, mengatakan koordinasi tersebut merupakan bentuk komitmen bersama untuk terus memperbaiki kualitas penyelenggaraan pemerintahan agar semakin transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
Ia mengapresiasi pendampingan KPK dalam mendorong perbaikan tata kelola pemerintahan di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Menurutnya, capaian Monitoring, Controlling, Surveillance for Prevention (MCSP) pemerintah daerah di Bali yang selama ini menunjukkan hasil baik harus terus dipertahankan dan ditingkatkan.
"Kita bersama hadir di sini karena memiliki komitmen yang sama dalam memperbaiki tata kelola pemerintahan. Namun, kita tidak boleh berhenti sampai di sini, karena tata kelola pemerintahan bersifat dinamis. Oleh karena itu, perbaikan dan penyempurnaan harus terus dilakukan," ujarnya.
Terkait pengamanan aset daerah, Dewa Made Indra menekankan pentingnya memastikan seluruh barang milik pemerintah memiliki kelengkapan administrasi dan legalitas yang jelas. Pemerintah daerah juga diminta menyiapkan data serta dokumen pendukung untuk mempercepat proses sertifikasi melalui Badan Pertanahan Nasional (BPN).
Ia mengakui, penyelesaian sertifikasi membutuhkan waktu dan dukungan anggaran secara bertahap. Hal tersebut mengingat jumlah aset pemerintah daerah cukup besar, sementara pembangunan yang terus berjalan juga berpotensi menambah kepemilikan aset baru.
Sementara itu, Kepala Satuan Tugas Koordinasi dan Supervisi (Korsup) Wilayah V.2 KPK RI, Nuruh Ichsan Al Huda, mengapresiasi capaian MCSP pemerintah daerah di Bali. Ia berharap capaian tersebut dapat terus ditingkatkan melalui penguatan integritas aparatur serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.
Menurutnya, pengelolaan aset daerah menjadi salah satu aspek penting dalam upaya penyelamatan keuangan daerah. Karena itu, setiap aset harus memiliki pencatatan yang tertib, kepastian legalitas, serta penguasaan fisik yang jelas agar terlindungi dan dapat dimanfaatkan secara optimal.
KPK juga mendorong penguatan koordinasi dengan BPN untuk mempercepat penyelesaian sertifikasi aset yang masih terkendala persoalan administrasi maupun pertanahan. Selain itu, aset baru yang diperoleh melalui pengadaan maupun pembangunan diharapkan segera dilengkapi dokumen administrasi dan legalitas sejak awal.
Melalui rapat koordinasi ini, pemerintah daerah se-Bali diharapkan mampu memperkuat langkah konkret dalam mewujudkan pengelolaan aset yang tertib, aman, dan akuntabel. Dengan kepastian hukum dan administrasi yang semakin baik, aset daerah diharapkan dapat memberikan manfaat optimal bagi pembangunan serta peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
