Tabanan, punapisingaraja.com – Ketua Tim Pembina Posyandu Provinsi Bali, Ny. Putri Suastini Koster, mendorong penyeragaman nama Posyandu agar menggunakan nama banjar tempat Posyandu tersebut berada. Langkah ini dinilai penting untuk mempermudah identifikasi, pendataan, serta koordinasi pelayanan di tingkat desa dan banjar, sekaligus mendukung penguatan administrasi Posyandu.
Dorongan tersebut disampaikan Ny. Putri Koster saat melaksanakan Aksi Sosial Membina dan Berbagi bersama Tim Pembina Posyandu Provinsi Bali di Kabupaten Tabanan, Senin (2/11). Kegiatan yang menjadi putaran terakhir aksi sosial di Kabupaten Tabanan tahun 2026 ini menyasar Desa Belimbing, Kecamatan Pupuan, dan Desa Antosari, Kecamatan Selemadeg Barat.
Dalam kegiatan tersebut, Ny. Putri Koster mengingatkan para kader Posyandu agar terus meningkatkan kapasitas dan wawasan sesuai bidang tugas masing-masing, terutama setelah transformasi Posyandu yang kini mencakup enam bidang Standar Pelayanan Minimal (SPM). Ia menegaskan, pemahaman yang baik terhadap materi pelayanan menjadi bekal penting bagi kader sebelum melakukan sosialisasi kepada masyarakat.
“Pahami ilmunya terlebih dahulu sebelum melakukan sosialisasi, sehingga pesan yang disampaikan dapat dimengerti dan dipahami oleh masyarakat. Selain itu, setiap program yang dimiliki desa harus selaras dengan program pemerintah daerah secara berjenjang agar tidak terjadi ketimpangan,” tegasnya.
Ny. Putri Koster juga meminta agar setiap laporan yang disusun kader Posyandu disampaikan kepada Pembina Posyandu Desa untuk selanjutnya diteruskan kepada instansi terkait. Mekanisme tersebut diharapkan dapat mempercepat penanganan berbagai persoalan yang ditemukan di lapangan. Kader juga didorong untuk aktif menggerakkan masyarakat serta menjadi penghubung antara kebutuhan warga dan pemerintah sesuai bidang pelayanan masing-masing.
Sementara itu, Ketua Tim Pembina Posyandu Kabupaten Tabanan, Ny. Rai Wahyuni Sanjaya, menyampaikan bahwa bantuan sosial di Desa Belimbing disalurkan kepada 80 penerima manfaat. Ia berharap kegiatan serupa dapat terus dilaksanakan secara berkelanjutan melalui sinergi berbagai pihak, sehingga bantuan dapat menjangkau 8.532 kader Posyandu di Kabupaten Tabanan secara merata sebagai bentuk perhatian dan motivasi dalam menjalankan tugas pelayanan masyarakat.
Pengarah Tim Pembina Posyandu Provinsi Bali, Putu Anom Agustina, turut memberikan sosialisasi mengenai transformasi Posyandu yang kini mencakup enam bidang SPM. Ia menekankan bahwa pemahaman terhadap perluasan tugas tersebut penting agar kader tidak merasa terbebani, melainkan mampu menjalankan peran secara optimal dalam mendekatkan pelayanan dasar kepada masyarakat.
“Sehingga masyarakat mudah mendapatkan layanan yang mereka butuhkan. Mari jadikan Posyandu sebagai pusat pelayanan dasar terpadu yang responsif dan berbasis data,” ujarnya.
Anom Agustina menjelaskan bahwa kader Posyandu bukanlah eksekutor dalam menyelesaikan seluruh persoalan masyarakat. Peran utama kader adalah melakukan pencatatan dan pendataan terhadap permasalahan yang ditemukan di lapangan terkait enam bidang SPM. Data tersebut kemudian disampaikan kepada kelian banjar, diteruskan kepada perbekel, hingga ke jenjang pemerintahan berikutnya untuk ditindaklanjuti oleh instansi yang berwenang.
Pada lokasi kedua, Desa Antosari, bantuan sosial diserahkan kepada 70 kader Posyandu dari tujuh Banjar Dinas atau tujuh Posyandu. Dengan demikian, total penerima bantuan dalam kegiatan di dua desa tersebut mencapai 150 orang.
Adapun bantuan yang disalurkan di Desa Antosari meliputi 2.100 kilogram beras, 140 krat telur atau sebanyak 4.200 butir, serta 140 kotak susu. Bantuan ini diharapkan dapat memberikan dukungan sekaligus semangat bagi para kader dalam menjalankan tugas pelayanan di wilayah masing-masing.
Melalui Aksi Sosial Membina dan Berbagi, Tim Pembina Posyandu Provinsi Bali berupaya memperkuat peran kader sebagai ujung tombak pelayanan dasar masyarakat. Penguatan kapasitas, tertib administrasi, serta keselarasan program dari tingkat banjar hingga pemerintah daerah menjadi bagian penting dalam mendukung transformasi Posyandu.
Penyeragaman nama Posyandu sesuai nama banjar, disertai penguatan pemahaman dan sistem pendataan, diharapkan mampu meningkatkan efektivitas koordinasi serta mempermudah masyarakat dalam mengakses layanan. Dengan demikian, Posyandu dapat semakin berperan sebagai pusat pelayanan dasar terpadu yang responsif, berbasis data, dan dekat dengan kebutuhan masyarakat.
