Advertising Campaign

Advertising Campaign

Kamis, 12 November 2026

DPRD Badung Soroti Kinerja Perumda Pasar dan Pangan, Desak Transparansi dan Pembenahan Pengelolaan Pasar


BADUNG, puanpisingaraja.com – Komisi III DPRD Kabupaten Badung menyoroti kinerja Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Pasar dan Pangan Mangu Giri Sedana. Sejumlah persoalan mulai dari transparansi keuangan, pengelolaan pasar, hingga efektivitas penggunaan anggaran menjadi perhatian dalam rapat kerja bersama jajaran direksi perusahaan, Kamis (5/11/2026).


Rapat yang berlangsung di Ruang Gosana II Lantai 2 Gedung DPRD Kabupaten Badung tersebut dipimpin Ketua Komisi III DPRD Badung, I Made Ponda Wirawan. Turut hadir sejumlah anggota Komisi III, yakni I Made Retha, I Nyoman Satria, I Wayan Sandra, I Gusti Ngurah Shaskara, I Made Sumerta, dan I Gede Aryantha.


Dalam pembahasan tersebut, Komisi III meminta Direksi Perumda menyampaikan laporan secara terbuka dan akuntabel terkait kondisi keuangan perusahaan, kinerja masing-masing pasar, pengelolaan kepegawaian, serta pencapaian target keuntungan.


DPRD juga mempertanyakan perkembangan nota kesepahaman atau MoU dengan Food Station Jakarta, kebutuhan anggaran penyehatan perusahaan pada 2027, hingga rincian biaya penyusunan master plan digitalisasi pasar yang mencapai sekitar Rp100 juta. Penggunaan anggaran tersebut diminta agar selaras dengan target yang telah ditetapkan dalam rencana bisnis perusahaan.


Selain persoalan keuangan, kondisi fisik sejumlah pasar juga menjadi sorotan. Salah satunya Pasar Kuta yang masih menghadapi persoalan kebocoran, kondisi lantai becek, serta lingkungan pasar yang dinilai belum tertata dengan baik.


Komisi III menilai kondisi tersebut perlu segera dibenahi, mengingat Pasar Kuta berada di kawasan pariwisata internasional. Keberadaan pasar yang bersih, nyaman, dan tertata dinilai penting untuk mendukung aktivitas ekonomi masyarakat sekaligus menjaga citra kawasan pariwisata Badung.


Pada sektor kepegawaian, DPRD turut meminta penjelasan mengenai kesesuaian gaji pegawai dengan Upah Minimum Kabupaten (UMK) serta pembatasan jumlah karyawan maksimal 150 orang sebagaimana menjadi perhatian dalam hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Evaluasi terhadap pegawai juga dinilai perlu dilakukan berdasarkan kinerja dan produktivitas.


Tidak hanya itu, Komisi III meminta keterbukaan mengenai Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK tahun sebelumnya, mekanisme penagihan piutang, keseimbangan antara utang dan biaya perbaikan pasar, serta realisasi target laba perusahaan.


Pengelolaan pasar yang terus mengalami kerugian juga menjadi perhatian. Salah satunya Pasar Tenten yang diusulkan untuk dipertimbangkan agar pengelolaannya dapat diserahkan kepada desa adat setempat sebagai alternatif penyelesaian persoalan operasional.


Melalui rapat kerja tersebut, DPRD Kabupaten Badung menegaskan bahwa Perumda Pasar dan Pangan Mangu Giri Sedana perlu dikelola secara profesional, transparan, dan berorientasi pada peningkatan kinerja. Direksi diharapkan mampu menghadirkan langkah konkret untuk menyehatkan perusahaan, meningkatkan keuntungan, serta memperbesar kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).


DPRD juga berharap pembenahan tidak hanya berfokus pada kondisi keuangan perusahaan, tetapi turut berdampak pada peningkatan kualitas pelayanan dan pengelolaan pasar sehingga manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat Kabupaten Badung.

NEXT ARTICLE Next Post
PREVIOUS ARTICLE Previous Post
NEXT ARTICLE Next Post
PREVIOUS ARTICLE Previous Post
 

Sports

Created by HDP