BADUNG – Gubernur Bali Wayan Koster menegaskan bahwa aksi iklim di Bali tidak hanya menjadi respons terhadap perubahan iklim, tetapi juga bagian integral dari pembangunan Bali yang berlandaskan visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali.
Hal tersebut disampaikan Gubernur Bali Wayan Koster saat memberikan sambutan dalam Indonesia Carbon and Biodiversity Summit 2026 melalui paparan bertajuk “Aksi Iklim Bali: Regulasi, Implementasi, dan Peluang Kolaborasi” di Hotel Westin Resort, Nusa Dua, Badung, Selasa (8/9/2026).
Gubernur Koster menjelaskan, Nangun Sat Kerthi Loka Bali menjadi landasan filosofis dalam menjaga kesucian dan keharmonisan alam Bali beserta isinya untuk mewujudkan kehidupan Krama Bali yang sejahtera dan bahagia, baik secara niskala maupun sekala.
Dalam kerangka tersebut, aksi iklim Bali dibangun melalui keseimbangan antara Manusia Bali, Alam Bali dan Kebudayaan Bali. Ketiganya menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam pembangunan Bali.
Manusia Bali diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan melalui pembangunan berkelanjutan. Sementara Alam Bali dijaga melalui perlindungan hutan, ekosistem pesisir, mangrove, padang lamun serta pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan. Adapun Kebudayaan Bali menjadi fondasi nilai, tradisi dan kearifan lokal dalam menjaga hubungan harmonis antara manusia dan alam.
Gubernur Koster menyebut Bali saat ini telah memiliki sejumlah aset iklim yang nyata dan dapat menjadi modal penting dalam pengembangan ekonomi hijau.
Di sektor energi terbarukan, Bali telah memiliki sekitar 45 MWp PLTS terpasang, 17.225 kendaraan listrik roda dua dan roda empat, serta 302 unit SPKLU yang tersebar di sembilan kabupaten/kota.
Sementara pada sektor blue carbon, Bali memiliki sekitar 2.330 hektare kawasan mangrove, dengan 88 persen berada dalam kategori lebat, serta sekitar 1.307 hektare padang lamun. Potensi tersebut dinilai dapat dikembangkan menjadi blue carbon credit dengan tetap memberikan manfaat bagi masyarakat.
Potensi serupa juga terdapat pada sektor pertanian. Sekitar 52.909 hektare sawah di Bali telah menerapkan sistem pertanian organik atau sekitar 82 persen dari total luas sawah. Kondisi tersebut dinilai menjadi modal penting dalam pengembangan soil carbon dan biodiversity credits.
Di sektor kehutanan, Bali memiliki sekitar 131.171 hektare kawasan hutan yang terdiri dari sekitar 96.688 hektare hutan lindung dan 26.396 hektare kawasan konservasi. Kawasan tersebut menjadi bagian penting dalam menjaga keanekaragaman hayati sekaligus memperkuat fungsi ekosistem dalam menyerap karbon.
Menurut Gubernur Koster, berbagai aset tersebut bukan sekadar angka atau potensi ekologis, melainkan dapat dikembangkan menjadi aset ekonomi baru yang memberikan manfaat bagi masyarakat Bali. Namun, pengembangannya harus dilakukan dengan prinsip kehati-hatian, transparansi, tata kelola yang baik serta tidak mengorbankan kelestarian lingkungan.
Karena itu, Pemerintah Provinsi Bali membuka tiga peluang kolaborasi karbon yang dinilai bankable, yakni blue carbon melalui pengembangan mangrove dan padang lamun, solar energy melalui pembangunan PLTS skala besar, serta agricultural carbon melalui pengembangan pertanian organik dan soil carbon.
Untuk pengembangan PLTS skala besar, Bali membuka peluang dengan target tahap pertama sekitar 300 MWp. Kapasitas tersebut selanjutnya dapat dikembangkan hingga 700–1.200 MWp untuk mendukung transisi energi sekaligus membuka peluang renewable energy certificate dan carbon credit.
Gubernur Koster menegaskan, Bali membutuhkan kolaborasi dengan investor, pengembang proyek, lembaga standar internasional, akademisi, komunitas serta berbagai pemangku kepentingan untuk mengoptimalkan potensi tersebut.
Namun, seluruh bentuk kolaborasi harus tetap berada dalam kerangka regulasi dan kebijakan Pemerintah Provinsi Bali. Hal ini diperlukan untuk memberikan kepastian, menjaga kepentingan masyarakat serta memastikan manfaat ekonomi dari pengembangan karbon dapat kembali kepada Bali.
“Aksi iklim Bali tidak berhenti pada upaya mengurangi emisi, tetapi juga diarahkan untuk menciptakan peluang ekonomi baru, memperkuat ketahanan lingkungan, menjaga keanekaragaman hayati, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujar Gubernur Koster.
Ia menegaskan, pembangunan Bali ke depan harus tetap berpijak pada prinsip ekonomi hijau, keberlanjutan serta keseimbangan antara manusia dan alam.
“Bali ingin menunjukkan bahwa menjaga alam bukan hambatan bagi pertumbuhan ekonomi. Justru dengan menjaga alam, kita membangun sumber pertumbuhan ekonomi baru yang berkelanjutan dan memberikan manfaat bagi masyarakat,” demikian garis besar pesan Gubernur Koster.
Sementara itu, Chairman Indonesia Carbon Credit and Biodiversity Alliance (ICCBA), Rob Raffael Kardinal, mengapresiasi langkah Pemerintah Provinsi Bali yang telah membangun fondasi kebijakan serta memiliki berbagai aset nyata untuk dikembangkan dalam ekosistem karbon dan keanekaragaman hayati.
Menurut Rob, Bali memiliki potensi besar untuk menjadi salah satu contoh pengembangan ekonomi berbasis karbon dan biodiversitas yang mengintegrasikan aspek lingkungan, sosial dan ekonomi.
“Bali memiliki sesuatu yang sangat kuat, yaitu kombinasi antara alam, budaya, kebijakan, dan masyarakat. Ini menjadi modal penting untuk membangun ekosistem karbon dan biodiversitas yang kredibel,” ujar Rob.
Ia menilai berbagai potensi Bali, mulai dari mangrove, padang lamun, pertanian organik, energi terbarukan hingga kawasan hutan, dapat dikembangkan melalui kolaborasi multipihak dengan tetap mengedepankan prinsip keberlanjutan dan manfaat bagi masyarakat.
Rob juga menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah daerah, dunia usaha, investor, lembaga standar, masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya untuk memastikan potensi tersebut dapat diwujudkan menjadi proyek yang konkret, terukur dan memenuhi standar internasional.
“Kami siap mendorong kolaborasi dan mempertemukan Bali dengan berbagai mitra strategis, baik nasional maupun internasional. Harapannya, apa yang dikembangkan di Bali dapat menjadi model yang tidak hanya bermanfaat bagi Bali dan Indonesia, tetapi juga dapat direplikasi di berbagai wilayah dan negara lain,” tambahnya.
Melalui pendekatan tersebut, Nangun Sat Kerthi Loka Bali tidak hanya menjadi filosofi pembangunan, tetapi juga menjadi landasan dalam membangun Bali yang hijau, mand
iri, berkelanjutan dan memiliki daya saing global.